DataStat

Data Statistik Indonesia — data resmi dari sumber primer, divisualkan dan bisa dikutip

Statistik Perceraian Indonesia 2026: Naik Lagi

Statistik Perceraian Indonesia 2026: Naik Lagi

438.168perkara perceraian pada 2025 — naik 11,0% dari 2024, setelah dua tahun berturut-turut turun (BPS)
62,8%perceraian pada 2024 berakar pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus; 25,1% faktor ekonomi (BPS)
78,3%perceraian diajukan oleh istri lewat cerai gugat — 308.956 perkara berbanding 85.652 cerai talak pada 2024 (Badilag MA)

Perceraian di Indonesia naik lagi pada 2025: 438.168 perkara, setelah sempat turun dua tahun dari puncak 516.344 perkara pada 2022. Halaman ini merangkum data resmi perceraian dari BPS dan Ditjen Badilag Mahkamah Agung — deret tahunannya, siapa yang mengajukan, faktor penyebabnya, dan sebarannya per provinsi. Satu peringatan sejak awal: lembaga resmi menerbitkan lebih dari satu seri total perceraian dengan definisi berbeda. Artikel ini menyebut nama serinya di setiap tabel, karena mencampur seri adalah kesalahan paling umum dalam liputan topik ini.

Penjelajah Data: Perceraian Indonesia

Bandingkan dua pandangan: total perceraian per tahun (Seri A BPS), dan faktor penyebabnya pada 2024 (Seri B BPS).

Sumber: BPS, tabel “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi” (Seri A — perceraian yang akta cerainya terbit).

Statistik Perceraian Indonesia 2026: Naik Lagi by Data Statistik Indonesia.

Grafik ini bebas disematkan di situs Anda dengan kredit di atas. Contoh kode semat:

<iframe src="https://datastat.id/statistik-perceraian-indonesia/?embed=penjelajah" width="100%" height="520" frameborder="0" loading="lazy"></iframe>
<p><a href="https://datastat.id/statistik-perceraian-indonesia/">Statistik Perceraian Indonesia 2026: Naik Lagi</a> by Data Statistik Indonesia.</p>

Deret Tahunan: Turun Dua Tahun, Lalu Berbalik

Sebagai seri utama, artikel ini memakai Seri A BPS — perceraian yang telah diputus pengadilan dan akta cerainya terbit. Dengan seri itu, gambarannya jelas: perceraian melonjak ke puncak 516.344 perkara pada 2022, turun dua tahun beruntun menjadi 463.654 (2023) dan 394.608 (2024), lalu naik 11,0% menjadi 438.168 pada 2025.

Satu tahun dalam deret ini tidak boleh dibaca seperti tahun lainnya: 2020. Totalnya anjlok ke 291.677 perkara, turun 40,8% dalam setahun. Itu hampir pasti bukan kabar baik tentang rumah tangga Indonesia — itu jejak layanan pengadilan yang terbatas di masa pandemi. Lonjakan 2021–2022 sebagian adalah tumpukan perkara tertunda yang akhirnya diproses. Deret 2020–2022 adalah campuran antara perilaku dan kapasitas layanan, dan artikel ini membacanya seperti itu.

Total perceraian di Indonesia, 2019–2025 (perkara, Seri A BPS — akta cerai terbit).
TahunTotal perceraianPerubahanCerai gugat (istri)Cerai talak (suami)
2019493.002———
2020291.677−40,8%——
2021447.743+53,5%——
2022516.344+15,3%——
2023463.654−10,2%——
2024394.608−14,9%308.956 (78,3%)85.652 (21,7%)
2025438.168+11,0%346.516 (79,1%)91.652 (20,9%)

Rincian gugat/talak 2024 di atas dibaca langsung dari publikasi Ditjen Badilag Mahkamah Agung. Untuk 2023, rincian gugat/talak sengaja tidak kami tampilkan: dua reproduksi tabel BPS memberi angka yang berbeda dan tidak menjumlah pas ke totalnya, jadi angka itu ditahan sampai ditarik langsung dari tabel BPS asli.

Yang Mengajukan: Tiga dari Empat adalah Istri

Pola paling konsisten dalam data perceraian Indonesia bukan soal tahun, melainkan soal siapa yang datang ke pengadilan. Pada 2024, dari 394.608 perceraian, sebanyak 308.956 perkara (78,3%) adalah cerai gugat — diajukan istri — berbanding 85.652 perkara (21,7%) cerai talak yang diajukan suami. Rasionya kira-kira 3,6 berbanding 1. Pada 2025 polanya sama, bahkan sedikit menguat: cerai gugat 346.516 perkara (79,1%) dan cerai talak 91.652 perkara (20,9%).

Ini bukan fenomena setahun dua tahun, dan bukan pula artefak satu seri data. Di jalur Pengadilan Agama saja — perceraian Muslim yang diputus PA — jumlah perkara yang diputus berada di kisaran 420–460 ribu per tahun pada 2022–2024 dengan pangsa gugat yang sama besarnya, sekitar tiga perempat. (Seri Pengadilan Agama ini kami tampilkan sebagai kisaran karena dua publikasi yang mengutip rekapitulasi Badilag berbeda angka rincinya — perbedaan konsep perkara diterima versus diputus — dan angka eksaknya menunggu penarikan langsung dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Badilag 2024.)

Membaca pola ini perlu kehati-hatian: cerai gugat yang tinggi tidak otomatis berarti istri adalah pihak yang “memulai” keretakan. Dalam praktik peradilan agama, gugatan istri sering menjadi jalan hukum yang tersedia ketika suami lebih dulu meninggalkan, berhenti menafkahi, atau tidak mau menjatuhkan talak. Data faktor penyebab di seksi berikut memberi konteksnya.

Faktor Penyebab: Pertengkaran dan Ekonomi Mengambil Hampir Semuanya

Untuk faktor penyebab, seri yang konsisten adalah Seri B BPS — perkara menurut faktor penyebab yang tercatat, dengan total 399.921 perkara pada 2024 (selisih tipis dari Seri A karena definisinya berbeda; jangan menggabungkan total kedua seri ini). Hasilnya sangat terkonsentrasi: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mencatat 251.125 perkara (62,8%), dan faktor ekonomi 100.198 perkara (25,1%). Dua faktor ini saja mencakup 87,9% dari seluruh perceraian 2024.

Faktor penyebab perceraian di Indonesia, 2020–2024 (perkara, Seri B BPS).
Faktor penyebab20202021202220232024Pangsa 2024
Perselisihan & pertengkaran terus-menerus176.683279.205284.169251.828251.12562,8%
Ekonomi71.194113.343110.939108.488100.19825,1%
Meninggalkan salah satu pihak34.67142.38739.35934.32231.2657,8%
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)3.2714.7794.9725.1747.2431,8%
Judi6489931.1911.5722.8890,7%
Mabuk1.2181.7791.7811.7522.0040,5%
Dihukum penjara8031.3921.4471.3711.3350,3%
Murtad1.1081.4471.6351.4151.0000,3%
Zina4984496907801.0050,3%
Poligami7598938477388490,2%
Madat (narkoba)2713493833844360,1%
Kawin paksa3103653773143070,1%
Cacat badan2433603092092520,1%
Total (Seri B)291.677447.743448.126408.347399.921100%

Tiga hal dari tabel ini yang menurut kami paling penting. Pertama, “perselisihan dan pertengkaran” adalah kategori yang luas dan mudah dibuktikan di sidang — banyak perkara yang akarnya ekonomi atau penelantaran nafkah tetap tercatat di sini. Jadi pangsa ekonomi 25,1% sebaiknya dibaca sebagai batas bawah, bukan angka sebenarnya. Perkara berfaktor ekonomi dalam tiga tahun (2022–2024) saja berjumlah 319.625 perkara.

Kedua, faktor yang tumbuh paling cepat adalah judi: dari 648 perkara pada 2020 menjadi 2.889 pada 2024 — naik 4,5 kali dalam empat tahun, dengan lonjakan terbesar pada 2023 ke 2024 (+83,8%). Perlu dicatat, tabel BPS menuliskan faktor ini sebagai “judi”, bukan “judi online”; menambahkan kata “online” adalah tafsir liputan, bukan label resmi datanya.

Ketiga, KDRT naik dua tahun beruntun dan mencapai titik tertinggi deretnya pada 2024 dengan 7.243 perkara. Angka ini hampir pasti jauh di bawah kejadian sebenarnya, karena ia hanya menghitung perkara yang sampai putusan dan tercatat berfaktor KDRT.

Rincian faktor penyebab untuk 2025 belum diterbitkan dalam tabel yang dapat kami verifikasi, jadi seksi ini memakai 2024 sebagai tahun faktor terakhir — dan melabelinya seperti itu.

Provinsi dengan Perceraian Terbanyak

Sama seperti pernikahan, perceraian terkonsentrasi di Jawa. Pada 2025, Jawa Barat mencatat 98.903 perkara, Jawa Timur 83.208, dan Jawa Tengah 67.500 (Seri A). Pada 2024, tiga provinsi yang sama memimpin di kedua seri BPS — gabungannya sekitar 58% dari perceraian nasional, sejalan dengan pangsa pernikahannya yang sekitar 60%.

Sepuluh provinsi dengan perceraian terbanyak, 2024 (perkara). Seri B (faktor penyebab) sebagai angka utama, Seri A (kejadian) sebagai pembanding.
PeringkatProvinsiSeri B (perkara)Seri A (kejadian)
1Jawa Barat88.98588.842
2Jawa Timur79.29377.658
3Jawa Tengah64.93764.569
4Sumatera Utara15.95515.752
5Lampung14.60314.471
6Banten13.52913.456
7DKI Jakarta12.37512.149
8Sulawesi Selatan12.20011.949
9Sumatera Selatan10.1809.981
10Sumatera Barat8.292—

Di tiga provinsi teratas, komposisi faktornya memberi warna berbeda. Jawa Barat didominasi perselisihan (51.122 perkara) dan ekonomi (33.264). Jawa Timur lebih berimbang: perselisihan 36.275 dan ekonomi 32.852 — hampir sepertiga perceraiannya tercatat berfaktor ekonomi. Jawa Tengah mencatat perselisihan 34.812 dan ekonomi 21.832.

Sekali lagi, ini peringkat angka absolut. Jawa Barat berada di atas terutama karena penduduk dan pernikahannya terbanyak; peringkat ini bukan peringkat tingkat perceraian tertinggi, yang memerlukan laju per penduduk atau per pernikahan.

Berapa Besar Dibanding Pernikahannya?

Pertanyaan yang paling sering diajukan ke data ini adalah “berapa persen pernikahan yang berakhir cerai?” Jawaban jujurnya: tidak ada angka resmi untuk itu, karena menghitungnya butuh mengikuti satu angkatan pernikahan selama puluhan tahun. Yang bisa dihitung dari data tahunan adalah rasio dua arus peristiwa di tahun yang sama — dan itu yang sering disalahbaca sebagai peluang cerai.

Dengan label yang benar — hitungan penulis dari data BPS dan Kemenag — jumlah perceraian setara dengan 26,7% dari jumlah pernikahan pada 2024 (394.608 berbanding 1.478.302) dan 29,6% pada 2025 (438.168 berbanding 1.480.048). Pasangan yang bercerai pada 2025 menikah pada banyak tahun yang berbeda, jadi rasio ini menggambarkan beban tahunan sistem peradilan dan pencatatan, bukan nasib satu angkatan pernikahan. Klaim populer bahwa sekian persen pernikahan “berakhir dengan perceraian” tidak kami muat di halaman ini karena basis hitung resminya tidak ditemukan.

Apa Arti Angka Ini

Bacaan kami: kenaikan 2025 belum cukup untuk disebut gelombang perceraian baru. Angka 438.168 masih jauh di bawah puncak 2022, dan tahun yang sama juga mencatat kenaikan pernikahan serta pencatatan yang lebih aktif. Pola yang lebih kokoh justru ada di struktur, bukan di total: tiga dari empat perceraian digugat istri, dan hampir sembilan dari sepuluh perkara berakar pada pertengkaran serta ekonomi. Dua pola itu stabil lintas tahun dan lintas seri data.

Sinyal yang paling layak diwaspadai ada di tepi tabel faktor: judi yang naik 4,5 kali dalam empat tahun dan KDRT yang mencetak rekor deretnya. Keduanya kecil secara pangsa, tetapi arahnya konsisten naik ketika faktor besar justru menurun. Kalau ada satu angka dari halaman ini yang akan kami periksa pertama kali pada rilis berikutnya, itu adalah baris judi dan KDRT pada tabel faktor 2025.

Terakhir, soal perbedaan angka antarberita: ketika media menulis total perceraian 2024 yang berbeda-beda — 394.608, 399.921, atau angka 460 ribuan dari jalur Pengadilan Agama — semuanya bisa sama-sama bersumber resmi. Yang membedakan adalah definisinya: akta cerai terbit, perkara berfaktor, atau perkara yang diputus Pengadilan Agama saja. Mengutip angka tanpa menyebut serinya adalah cara tercepat menyebarkan kebingungan.

Batasan Data

  • Tiga seri resmi, tiga definisi. Seri A BPS menghitung perceraian yang akta cerainya terbit (394.608 pada 2024); Seri B BPS menghitung perkara menurut faktor penyebab (399.921 pada 2024); Seri C Badilag hanya menghitung perkara yang diputus Pengadilan Agama saja (sekitar 420–460 ribu perkara per tahun, Muslim saja, termasuk sisa perkara tahun sebelumnya). Perbedaan angka antarberita hampir selalu berasal dari pencampuran seri ini.
  • Yang terhitung hanya perceraian yang sampai putusan pengadilan dan tercatat. Pisah rumah tangga tanpa proses pengadilan, perceraian di bawah tangan, dan perkara yang masih berjalan tidak masuk angka mana pun.
  • Jebakan tahun pandemi. Total 2020 anjlok karena layanan pengadilan terbatas, dan lonjakan 2021–2022 sebagian adalah tumpukan perkara tertunda. Deret 2020–2022 tidak boleh dibaca sebagai tren perilaku murni.
  • Kategori faktor bersifat tunggal per perkara. Setiap perkara dicatat dengan satu faktor utama, padahal sebab nyata biasanya berlapis — ekonomi memicu pertengkaran, pertengkaran berujung penelantaran. Pangsa faktor adalah pangsa alasan yang tercatat, bukan peta sebab-akibat.
  • Cakupan agama berbeda antar-seri. Seri C hanya Pengadilan Agama (Muslim). Seri A dan B menggabungkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, meskipun rincian faktor Seri B dalam praktiknya didominasi data Pengadilan Agama.
  • Angka provinsi adalah angka absolut yang sangat dipengaruhi jumlah penduduk. Peringkat “perceraian terbanyak” bukan peringkat “tingkat perceraian tertinggi”.

Pertanyaan yang Sering Dicari

Berapa jumlah perceraian di Indonesia pada 2025?

Sebanyak 438.168 perkara menurut BPS (Seri A — perceraian yang akta cerainya terbit), naik 11,0% dari 394.608 perkara pada 2024. Dari jumlah itu, 346.516 perkara adalah cerai gugat dan 91.652 cerai talak.

Apa penyebab perceraian terbanyak di Indonesia?

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus: 251.125 perkara atau 62,8% dari total perkara berfaktor pada 2024 (BPS). Penyebab kedua adalah faktor ekonomi dengan 100.198 perkara (25,1%). Keduanya mencakup 87,9% dari semua perceraian.

Lebih banyak suami atau istri yang mengajukan cerai?

Istri, jauh lebih banyak. Pada 2024, cerai gugat yang diajukan istri mencapai 308.956 perkara (78,3%), berbanding cerai talak dari suami 85.652 perkara (21,7%) — kira-kira 3,6 berbanding 1.

Provinsi mana yang angka perceraiannya tertinggi?

Jawa Barat: 98.903 perkara pada 2025 (Seri A) dan 88.985 perkara pada 2024 (Seri B). Di bawahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini peringkat jumlah absolut, yang sangat dipengaruhi jumlah penduduk.

Apakah angka perceraian Indonesia naik atau turun?

Keduanya, bergantian: turun dua tahun dari puncak 516.344 perkara pada 2022 menjadi 394.608 pada 2024, lalu naik lagi menjadi 438.168 pada 2025. Angka 2025 masih di bawah puncak 2022.

Berapa persen pernikahan yang berakhir cerai?

Tidak ada angka resmi peluang cerai per angkatan pernikahan. Yang bisa dihitung adalah rasio arus tahunan: perceraian setara 26,7% dari jumlah pernikahan pada 2024 dan 29,6% pada 2025 (hitungan penulis dari data BPS dan Kemenag). Rasio ini bukan peluang sebuah pernikahan berakhir cerai, karena pasangan yang bercerai menikah di tahun-tahun yang berbeda-beda.

Metodologi & Sumber

Artikel ini disusun dari publikasi resmi: BPS (tabel “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi” sebagai Seri A dan tabel “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian” sebagai Seri B) dan Ditjen Badilag Mahkamah Agung (publikasi resmi mengenai cerai gugat dan cerai talak 2024, serta rekapitulasi perkara Pengadilan Agama). Setiap tabel menyebut nama serinya karena total antar-seri tidak dapat dicampur. Angka yang belum dapat diverifikasi ke publikasi aslinya — rincian gugat/talak 2023, rincian eksak perkara Pengadilan Agama, dan faktor penyebab 2025 yang belum terbit — sengaja ditahan dan tidak ditampilkan sebagai angka pasti. Halaman ini adalah bagian dari upaya menyajikan Data Statistik Indonesia yang bisa dikutip dengan aman: angka boleh dipakai ulang dengan menyebut sumber primer dan serinya, serta menautkan kembali ke halaman ini.

Artikel ini bagian dari kumpulan Data Statistik Indonesia — data statistik Indonesia dari sumber primer, diperbarui mengikuti rilis resmi terbaru. Jelajahi juga artikel lain di pilar Pernikahan & Perceraian.